Juru Bicara Fraksi Gerindra, Achmad Muzayin Syafrial: Pemkab Sidoarjo Melakukan Evaluasi Menyeluruh Terhadap LPP APBD 2024 Yang Lebih Berkualitas, Realistis dan Transparan.
Sidoarjo – DPRD Sidoarjo menggelar Rapat Paripurna Penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD 2024 Bupati Sidoarjo di Gedung DPRD Sidoarjo yang dihadiri 47 anggota Dewan Sidoarjo, Rabu (16/7/2025).
Salah satu Fraksi Partai Gerindra DPRD Sidoarjo yang diwakili Juru Bicara, Achmad Muzayin Syafrial menyampaikan pandangan umum terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD 2024 Bupati Sidoarjo bahwa rapat paripurna ini menjadi bukti DPRD Sidoarjo terus mengemban amanat rakyat serta tetap dalam spirit meningkatkan perannya sebagai wadah kanalisasi aspirasi masyarakat Sidoarjo. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek baik dari sisi kebijakan umum, anggaran serta prioritas pembangunan maupun kondisi real di daerah, dengan berat hati menyatakan menolak Perda tentang LPP APBD 2024, ucapnya.
Hal penolakan tersebut dengan berbagai alasan yang salah satu diantaranya adanya realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun 2024 juga kebijakan tidak relevan dengan target prioritas RPJMD 2021-2026, penggunaan biaya penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah agar diperjelas peruntukannya, kebocoran dan ketimpangan pendapatan retribusi daerah yang semakin tinggi yang dalam artian badan pelayanan pajak tidak bisa bekerja dalam penyelesaian piutang pajak daerah dan pengelolaan retribusi pemanfaatan aset daerah, masalah pendidikan yang terus berulang tentang masalah zonasi kuota sekolah negeri yang selalu menjadi momok dalam pelaksanaan PPDB tahun 2024 yang seharusnya tidak bisa lagi dianggap sebagai kejadian tahunan karena menyangkut ribuan anak dan kegelisahan orang tua, tidak terpenuhinya standar kenyamanan belajar mengingat anggaran pendidikan mencakup porsi yang cukup besar dari APBD.
Kami mendorong agar tetap melakukan audit menyeluruh terhadap kondisi fisik sekolah dan memprioritaskan rehabilitasi serta pembangunan sarana prasarana pendidikan yang harus benar-benar terealisasi di lapangan, kemacetan serta banjir di daerah Sidoarjo yang tanpa solusi sehingga semakin parah terutama di kawasan kota dan jalur industri. “Kami meminta agar tetap berani melakukan terobosan dan sinkronisasi lintas sektor”, ujarnya.
Kami dari partai Gerindra mencatat bahwa serapan anggaran secara umum cukup baik namun terdapat belanja-belanja yang tidak tepat sasaran dan terkesan hanya mengejar formalitas program sehingga tidak berbanding lurus dengan dampak nyata di masyarakat, paparnya.
Kami berharap APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat dalam membangun Sidoarjo yang tidak bisa hanya dilihat dari angka dan grafik tetapi dari senyum masyarakat yang merasa dilayani, didengarkan dan dihargai.
Fraksi Partai Gerindra yang diwakili juru bicara, Muzayin -sapaan akrabnya- menyerukan kepada pemerintah daerah dengan melibatkan partisipasi publik untuk melakukan evaluasi menyeluruh yang lebih luas serta menyusun kembali LPP APBD 2024 yang lebih berkualitas, realistis, transparan dan akuntabel, pungkasnya.(dah)
