Hearing Komisi A DPRD Sidoarjo Bersama Pedalindo Terkait Relokasi Dari Kawasan CFD Alun-alun ke
MPP
Sidoarjo, Dengar Pendapat DPRD Sidoarjo yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Abdillah Nasih didampingi Ketua Komisi B, Bambang Pujianto, Wakil Ketua Komisi B Kabupaten Sidoarjo, Kusumo Adi Nugroho dan anggota Komisi B, Emir Firdaus menegaskan agar pemerintah tidak sampai “membunuh rezeki” para pedagang usai relokasi dari kawasan CFD Alun-alun ke Mall Pelayanan Publik (MPP) selama Ramadhan 2026 bersama paguyuban Pedagang Kaki Lima Indonesia (Pedalindo) Kabupaten Sidoarjo.
Menurut Abah Nasih-sapaan akrabnya-, Ramadhan memiliki magnet ekonomi yang besar, terutama bagi pelaku UMKM dan pedagang kaki lima yang mengandalkan momen berburu takjil dan buka puasa.
“Ramadhan punya magnet luar biasa. Jangan sampai kita membunuh rezeki orang lain. UMKM adalah mitra pemerintah dan tulang punggung ekonomi daerah,” ujarnya.
Founder sekaligus Ketua Umum Pedalindo, Junius Bram, mengatakan pihaknya menyampaikan aspirasi para pedagang yang terdampak relokasi. Ia menyebut, selama 11 tahun pedagang menempati Jalan Raya Ponti dan merasa mendapat dukungan dari Pemkab Sidoarjo.
Pada 23 Januari 2026 digelar rapat, dan kurang dari dua minggu kemudian pedagang dipindah dari Ponti ke Alun-alun. Per 1 Februari 2026, relokasi resmi dilakukan dengan total enam kelompok pedagang, di mana Pedalindo menjadi kelompok terbanyak.
Meski sempat euforia menempati Alun-alun, Bram mengakui pendapatan pedagang lebih tinggi saat berjualan di Ponti. Namun di Alun-alun yang ramai hanya makanan dan minuman. Pedagang pakaian turun drastis karena jam operasional terbatas,” katanya.
Perlu diketahui, Pedalindo mencatat 3.700 data pedagang, terdiri dari sekitar 3.000 pedagang tidak tetap dan 700 pedagang tetap. Namun yang aktif berjualan sekitar 400 pedagang tetap selebihnya adalah pedagang sementara yang menempati lapak pedagang tetap yang izin tidak jualan.
“Saat dipindah ke Alun-alun kami mengajukan 505 pedagang namun ada yg tidak kebagian tempat. Selama ramadan ada kebijakan pindah ke MPP, kapasitas di MPP hanya mampu menampung 320 stan. Pada hari pertama, 430 pedagang datang, namun tidak semuanya bisa tertampung. Selain tempat tidak memadai, Bram juga menyebut sepinya pengunjung, hanya satu hingga dua pedagang yang benar-benar laku di hari pertama,” tambahnya.
Pedalindo menegaskan tidak menolak relokasi, tetapi meminta dukungan promosi serta kepastian lokasi pasca-Lebaran. Mereka juga berharap selama sisa Ramadhan yang tinggal sekitar tiga minggu, pedagang dapat kembali berjualan di Ponti.
Ketua DPD Pedalindo Sidoarjo, Sunyoto Gatot, menyampaikan empat tuntutan, yakni menolak relokasi ke MPP, meminta pengembalian ke Ponti, mendesak penerbitan Perbup UMKM sebagai payung hukum, serta pembentukan tim terpadu untuk menghentikan tarik-menarik kepentingan, ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo Bambang Pujianto menilai persoalan ini seharusnya sudah matang sebelum Ramadhan. Pelaku usaha jangan dibuat mondar-mandir seperti ini. Harus ada perlindungan dan regulasi yang jelas, paparnya.
“Terkait kerusakan taman di Alun-alun, DLHK harus mencari solusi agar taman tidak rusak”, tegasnya.
Wakil Ketua Komisi B, Kusumo Adi Nugroho menambahkan agar regulasi pemerintah perlu dikaji ulang dan selektif lagi supaya pedagang/UMKM bisa berdagang lagi dengan aman dan tenang serta dilakukan penertiban juga penataan secara menyeluruh, urainya.
Lebih lanjut, Anggota Komisi B Emir Firdaus juga menambahkan, UMKM perlu pembinaan, pelatihan, hingga akses pinjaman berbunga rendah sekitar 3 persen. Ia juga mengusulkan konsep festival UMKM di GOR sebagai alternatif lokasi yang lebih representatif tanpa mengganggu konsep CFD di Alun-alun, pungkasnya. (lif)
