Gedung Baru DPMD Jatim Diresmikan, Gubernur Khofifah Bangga Tak Ada Desa Tertinggal di Jawa Timur

Berikan Bantuan Keuangan Desa Total Rp 8 Miliar

untuk 18 Desa di Jatim

 

Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan Gedung Baru Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur, yang terletak di Jl Ahmad Yani No 152 C Surabaya, Sabtu (11/6) siang.

 

Acara peresmian ditandai dengan pemotongan pita oleh Gubernur Khofifah, didampingi Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur dan Kepala DPMD Soekaryo. Usai sesi pemotongan pita, Khofifah meninjau langsung gedung baru tersebut.

 

Proses pembangunan gedung baru DPMD Provinsi Jatim dimulai sejak tanggal 21 Juli 2021 dan selesai tanggal 8 Februari 2022. Pada 9 Februari 2022, telah dilaksanakan prosesi serah terima pertama dengan biaya anggaran total Rp 14.120.907.900,00.

 

Gubernur Khofifah mengatakan, saat ini di antara 7.724 desa di Jawa Timur. Tahun sebelumnya 697 desa telah masuk dan tahun ini kita targetkan dapat meningkat hingga seratus persen.
Sebelum memasuki kategori Desa mandiri, terdapat beberapa jenjang yang dilalui. Dari kategori Desa Tertinggal, menjadi Desa Berkembang, lalu Desa Maju, dan yang tertinggi ialah Desa Mandiri. “Jadi stratifikasinya seperti itu,” jelas Khofifah.

 

Gubernur Khofifah menyatakan masih menunggu rilis resmi mengenai jumlah kategori desa tersebut. “Ini kita resminya menunggu rilis dari Kemendes terkait jumlah ini. Tapi poin pentingnya adalah makin mandiri suatu desa, makin kuat juga pergerakan partisipasi masyarakatnya,” ujarnya.

 

Sebagai informasi, sesuai dengan Keputusan Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan Nomor 398.4.1 tahun 2021, Jawa Timur memiliki jumlah Desa Mandiri tertinggi secara nasional. Yakni berjumlah 697 desa, dilanjutkan Jawa Barat sebanyak 586 desa, Jawa Tengah sebanyak 199 desa, DI Yogyakarta sebanyak 109 desa, dan Banten sebanyak 5 desa.

 

Mantan Menteri Sosial RI tersebut berharap, makin kuatnya peran masyarakat di desa dapat meningkatkan resultan bagi pembangunan di desanya. “Saya mohon seluruh masyarakat, baik yang tinggal di desa maupun yang sudah sukses merantau, agar memberikan nilai tambah dari desanya dimana mereka berasal. Ini dikenal dengan teori push and pull Mendorong keluar dan menarik setelah sukses. Oleh karena itu terima kasih kepada seluruh Bupati dan walikota Batu, Ketua DPRD dan jajaran DPMD di semua kabupaten dan kota di Jawa Timur,” ujar Khofifah.

 

Yang tak kalah membanggakan, sejak tahun 2021 Indeks Desa Membangun (IDM) di Jawa Timur telah ditetapkan bebas dari Desa Tertinggal.
Gubernur Khofifah mengatakan bahwa untuk IDM di Jawa Timur tertinggi yakni Bojonegoro, Banyuwangi, Gresik, Malang, Kabupaten Mojokerto, dan Lamongan.

“Ini adalah kerja keras kita semua, mendoring kemandirian masing-masing kabupaten. Di mana 10 desa yang masuk status IDM Mandiri tertinggi secara nasional, 5 diantaranya dari Jawa Timur. Kita berikhtiar, makin mandiri desanya, tentunya berkaitan dengan gerakan program kesejahteraan masyarakat desa yang makin tinggi pula,” ujar Khofifah.

 

Terkait dengan pemberian Bantuan Keuangan Desa yang diberikan, Gubernur Khofifah berpesan agar para Kepala Desa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. “Saya menyampaikan kepada kepala desa yang menerima, mohon anggaran yang diberikan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan manfaat barokan,” pesannya. Selain itu pada acara yang sama, mantan Menteri Sosial RI tersebut juga menyerahkan secara simbolis Bantuan Keuangan Desa sebesar Rp 8.615.000.000,00 kepada 18 Kepala Desa di 6 kabupaten/kota.

 

Adapun beberapa daerah tersebut antara lain 4 desa di Bojonegoro, 3 desa di Gresik, 7 dess di Kabupaten Malang, 1 desa di Jombang, 2 desa di Nganjuk, dan 1 desa di Kabupaten Mojokerto. Penyerahan bantuan disaksikan langsung oleh masing-masing kepala daerah serta perwakilannya.

 

Bantuan tersebut ditujukan untuk pembangunan fasilitas desa, di antaranya drainase/saluran air, tembok penahan tanah, jalan usaha tani, pembangunan tanggul, kantor desa, gedung PAUD, dan jalan rabat beton.
Penyerahan bantuan tersebut ditandai dengan pemberian Surat Keputusan (SK) yang dilakukan oleh Gubernur Jatim yang didampingi oleh Kepala DPMD Provinsi Jawa Timur Soekaryo.
Sebelumnya, pada tahun 2020, Bantuan Keuangan Desa telah diberikan di sebanyak 86 desa atau senilai Rp 31,45 miliar, tahun 2021 sebanyak 149 desa setara Rp 46,85 miliar, dan tahun 2022 sebanyak 18 desa atau setara Rp 8,62 miliar.

 

Kepala Dinas Soekaryo menambahkan, gedung baru di DPMD diharapkan dapat meningkatkan kinerja DPMD untuk melayani masyarakat secara lebih optimal. “Selain itu, Bantuan Keuangan Desa juga diharapkan mampu mengatasi masalah kemiskinan, kesenjangan ekonomi dan keterbatasan akses layanan masyarakat yang terjadi di desa. Ini berseiring dengan mendukung program-program Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat,” imbuh Soekaryo.

 

Sementara itu, Ketua DPRD Jatim Kusnadi juga mengatakan bahwa ia berharap gedung baru DPMD tersebut dapat menjadi suatu momentum bagi Jawa Timur untuk turut mendukung Indonesia Emas pada tahun 2045.
“Ini adalah satu momentum luar biasa. Kita sepakat, dan perlu terus diingat. Ini menjadi motivasi kita semua, bahwa di tahun 2045 Indonesia mencapai 100 tahun kemerdekaan. Saat ini, Jatim secara statistik mengalami pertumbuhan mengarah pada puncak demografi,” ujar Kusnadi.

 

Peresmian Gedung DMPD ini, lanjutnya, diharapkan dapat sebagai pengingat dan motivasi, jika Indonesia akan menjadi salah 1 dari 6 negara termaju di dunia.
“Nah, yang diyakini untuk bisa mencapai Indonesia emas adalah bagaimana membangkitan Sumber Daya Manusia (SDM) kita. Di sisi lain jangan lupakan pembangunan SDM untuk mencapai tahun 2045. Yang mana DPMD menjadi institusi atau motor penggerak kemajuan melalui SDM yang tentunya banyak di desa-desa,” imbuh Kusnadi. (guh)