DPRD Sidoarjo Dorong Ekosistem Mangrove Bagi Masyarakat Pesisir
Sidoarjo – Ketua DPRD kabupaten Sidoarjo, H. Abdillah Nasih mendorong pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan kawasan pesisir berbasis ekosistim mangrove.
Menurutnya, langkah tersebut penting karena sebagian wilayah Sidoarjo merupakan kawasan pesisir yang memiliki potensi besar.
Abah Nasih-sapaan akrabnya-mengatakan pengembangan kawasan pesisir tidak boleh hanya berfokus pada pelestarian mangrove, tetapi harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan aspek kebudayaan, mata pencaharian hingga pemberdayaan masyarakat lokal.
“Kabupaten Sidoarjo sebagian besar juga adalah wilayah kawasan ekonomi biru, pesisir maka seharusnya langsung mendapat atensi dari pemerintah. Termasuk bagaimana pemberdayaan lokal di kawasan tersebut”, katanya saat ditemui usai rapat paripurna, Senin (31/8/2026).
Ia menambahkan bahwa masyarakat pesisir perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam pengelolaan kawasan. Pemberdayaan harus tetap mempertimbangkan karakter sosial budaya masyarakat setempat serta sumber penghidupan yang selama ini bergantung pada kawasan pesisir.
Menurut Abah Nasih (panggilan akrab Abdillah Nasih), selain pemberdayaan, ia juga menilai edukasi kepada masyarakat pesisir menjadi hal penting. Pemahaman mengenai aturan perlindungan mangrove perlu diperkuat agar masyarakat terutama masyarakat pesisir mengetahui batasan aktivitas yang diperbolehkan du kawasan tersebut.
“Memberikan edukasi pemahaman sehingga warga ataupun masyarakat pesisir tersebut memiliki cara pandang yang sama, bahwa ini boleh, ini tidak boleh. Karena mangrove kan kadang-kadang tidak bisa harus ditebang sesuka kita atau bagaimana. Ada aturan dan regulasi yang spesifik”, urainya.
Selain itu, DPRD Kabupaten Sidoarjo juga mendorong agar kawasan pesisir dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Salah satunya melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
“Pemberdayaan dari sisi wisata, ekonomi kreatif, bagaimana kawasan-kawasan tersebut menjadi alternatif terkait dengan masalah wisata dan perkembangan ekonomi,” imbuhnya.
Masih menurutnya, pengembangan ekonomi baru dapat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. “Karena itu, sinergi antara pemerintah dan masyarakat dinilai menjadi kunci agar potensi pesisir Sidoarjo dapat dikembangkan secara berkelanjutan”, harap politisi PKB ini.
Perlu diketahui, sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo bersama pemerintah kabupaten/kota di pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa berkomitmen memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan mangrove secara berkelanjutan.
Komitmen tersebut dituangkan dalam deklarasi yang dibacakan pada rangkaian Simposium Mangrove untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Peluncuran Program Nilai Ekonomi Karbon Mangrove di Balai Sidang Universitas Indonesia, Jakarta, pada Senin (10/8/2026).
Pertemuan itu mempertemukan pemerintah daerah untuk membangun kesepahaman mengenai pengembangan model pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis ekosistem mangrove.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Bangun Winarso juga menilai program pemberdayaan masyarakat pesisir tidak cukup berhenti pada kerja sama maupun rencana program. Namun, pemerintah daerah perlu memastikan kebutuhan dasar dan operasional nelayan benar-benar mendapat perhatian.
“Tidak usah muluk-muluk programnya, fokusnya bagaimana kita men-support dan mengawal APBD ini untuk keberpihakan kepada masyarakat, termasuk nelayan kita yang selama ini termarginalkan,” terang H. Bangun Winarso.
Ia juga menjelaskan persoalan yang dihadapi nelayan memiliki kemiripan dengan petani. Ketika kondisi cuaca buruk, rob, maupun angin kencang, aktivitas melaut tidak dapat berjalan normal. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap pendapatan nelayan, sehingga pemerintah perlu memberikan dukungan terhadap biaya operasional.
Lebih lanjut, H. Bangun yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPC PAN Kabupaten Sidoarjo mengatakan pemberdayaan masyarakat pesisir, juga tidak dapat dipisahkan dari persoalan lingkungan. Ekosistem mangrove harus dijaga karena memiliki fungsi penting dalam melindungi kawasan pesisir dari abrasi dan dampak rob.
Ia menyebut sebagian mangrove di kawasan pesisir Sidoarjo mengalami kerusakan akibat abrasi maupun faktor lingkungan lainnya. Karena itu, program pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis mangrove harus dibarengi upaya pemulihan dan perlindungan lingkungan.
“Perbaikan lingkungan di kawasan nelayan juga harus diperhatikan. Ketika rob terjadi, mangrove kita banyak yang mati atau tergerus abrasi. Ini bukan hanya menyangkut operasional nelayan, tetapi juga keberlangsungan lingkungan pesisir,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Sidoarjo sangat mendukung penuh program pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis ekosistem mangrove. Namun, dukungan itu harus diwujudkan melalui kebijakan yang konkret dan anggaran yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Ia berharap pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan program pemerintah pusat, tetapi juga mengambil peran aktif melalui APBD Sidoarjo.
“DPRD Kabupaten Sidoarjo mendukung penuh. Nasib nelayan Sidoarjo yang selama ini selalu termarginalkan harus menjadi perhatian. Kalau melihat program-program di APBD, keberpihakan kepada nelayan masih minim,” pungkasnya.
Dengan penguatan ekosistem mangrove, dukungan operasional, fasilitas penyimpanan hasil tangkapan, akses BBM, hingga peningkatan sanitasi, pemberdayaan masyarakat pesisir diharapkan tidak hanya berdampak pada kelestarian lingkungan, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian nelayan Sidoarjo.
Selain BBM, H. Bangun juga menyoroti pentingnya fasilitas penyimpanan hasil tangkapan berupa cold storage dengan kapasitas yang sesuai kebutuhan nelayan. Fasilitas tersebut dinilai dapat mencegah hasil tangkapan yang dijual dengan harga murah ketika produksi sedang melimpah.
“Kalau dibangun cold storage yang memadai, hasil tangkapan tidak harus langsung dijual murah. Ketika tangkapan melimpah, bisa disimpan dulu sehingga lebih menguntungkan nelayan,” urai politisi PAN itu.
Menurutnya, rencana pembangunan cold storage yang telah disiapkan pemerintah patut diapresiasi. Namun, ia meminta rencana tersebut segera diwujudkan dan tidak berhenti sebatas perencanaan. “Kita hargai rencananya, tetapi lagi-lagi APBD itu harus betul-betul diarahkan ke sana. Jangan hanya rencana, tetapi harus diaplikasikan,” tegasnya.(adv/lif)
