Rapat Paripurna Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Tulungagung Tahun Anggaran 2025
Tulungagung- Rapat Paripurna berlangsung di gedung Wicaksana DPRD Tulungagung. Dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tulungagung tahun anggaran 2025, Senin (4/4/26)
Mengawali Ketua DPRD Tulungagung, Harsono,.S.Sos menyampaikan, akan lebih indah bila semua tulisan yang sudah dibacakan menjadi tanggung jawab bersama Plt Bupati Tulungagung untuk menjadi penting karena, hasil ini ditunggu oleh seluruh masyarakat Tulungagung, ucapnya
Dalam forum tertinggi berbagai catatan dan rekomendasi strategis disampaikan kepada Plt. Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin sekaligus penyerahan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepada Bupati Tulungagung tahun anggaran 2025.
Dihadiri Ketua DPRD Tulungagung, Marsono,S.Sos, Wakil Ketua DPRD, Plt. Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, Pj.Sekretaris Daerah, Stap Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Insfektor dan Kepala Badan atau Dinas, Direktur rumah sakit, Direktur perusahaan daerah, lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten dan Camat se Tulungagung
Badan anggran (Banggar) DPRD Tulungagung yang dibacakan dr.Meydian Ricca Alvinca mengatakan, bahwa banggar telah dapat menyelesaikan tugasnya dalam membahas laporan petanggungjawaban bupati tahun anggaran 2025, yang diharapakan berguna bagi seluruh masyarakat Tulungagung.
Pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban bupati tulungagung tahun anggaran 2025 diawali dengan melakukan kajian oleh komisi bersama mitra kerja terkait dari hasil kajian tersebut kemudian banggar melanjutkan pembahasan bersama TAPD Tulungagung untuk singkronisasi dengan rancangan yang disampaikan oleh Pemda Tulungaung
Dalam rekomendasi DPRD tulungagung sangat mengapresiasi kinerja Pemkab yang telah berhasil meningkatkan Pendapata Asli Daerah (PAD) meski DPRD memberikan catatan strategis terhadap LKPJ Bupati Tulungagung.
Diharapkan dimasa mendatang pemerintah Kabupaten Tulungagung lebih memprioritaskan dalam pembangunan serta pemeliharaan insfratruktur, perlu adanya langkah strategis agar masyarakat memiliki rasa tanggungjawab dalam menjaga aset publik
Univetlrsal Health Coverage (UHC) masih kurang dari 90%, padahal sudah memiliki rumah sakit yang maju. DPRD meminta evaluasi terhadap penggunaan silpa agar sesuai perencanaan yang lebih baik kemudian evaluasi terhadap penerangan jalan PJU.
LKPJ ini sebagai acuan diupayakan kedepan pemerintah lebih transfaransi dengan penggunaan anggaran baik peningkatan saranaprasarana (Sapras) kesehatan dan perbaikan sistim perencanaan termasuk sapras pertanian dan lain sebagainya.
Dengan hal tersebut Plt.Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin memastikan seluruh rekomendasi DPRD tentu akan dijadikan pijakan evakuasi demi memperbaiki kinerja pemerintah tahun 2026.
Semua catatan menjadi dasar kami meningkatkan pelayanan publik serta pembangunan kedepan dan ia mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk tidak cepat puas terus bersinergi untuk mewujudkan masyarakat tulungagung yang sejahtera dan berakhlak mulia, tandasnya (nan)
