Bupati Tulungagung Sampaikan LKPJ 2025 di Rapat Paripurna DPRD Tulungagung
Tulungagung- Rapat Paripurna dalam rangka pengumuman perubahan propemperda tahun 2026, penyampaian LKPJ Bupati Tulungagung Tahun Anggaran 2025 dan sekaligus halal bihalal Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriyah, Jumat (27/3/26).
Suasana penuh khidmat di ruang graha wicaksana DPRD Tulungagung dengan di gelar rapat Paripurna sebagai mementum dalam siklus pemerintahan daerah dalam bentuk transfaransi dan akuntabilitas kepala daerah bersama lembaga legislatif.
Selanjutnya Sekretaris DPRD, Rahardi P.Bintara memaparkan secara rinci penyerahan dokumen LKPJ, dalam rapat paripurna tersebut dengan di tandai penyerahan dokumen LKPJ secara langsung oleh Bupati, Gatut Sunu Wibowo kepada ketua DPRD Tulungagung, Marsono, penandatanganan berita acara tanda sahnya laporan pertanggung jawaban.
Dalam sambutan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo mengatakan, Sepanjang 2025 capaian yang membanggakan bahwa Kabupaten Tulungagung peringkat Ke-7 nasional dalam evaluasi penyelenggarakan pemerintah daerah.
Peghargaan Top Digital Award 2025 untuk RSUD dr Iskak Tulungagung, Kabupaten sangat inovatif dari Kemendagri, kabupaten layak anak kategori utama sedangkan untuk sektor ekonomi pertumbuhannya mencapai 5,75 persen melampaui rata rata provinsi Jawa Timur (5,33 persen) dan ini menjadi pencapaian tertinggi dalam 12 tahun terakhir, ucap Bupati.
Masa sidang II lalu Januari sampai April 2026 fokus dengan isu sosial dan pelayanan publik pencegahan stunting, kesejahteraan sosial, pengelolaan sampah penguatan BUMDes dan perkawinan usia dini.
Dimasa sidang III mei sampai agustus 2026 menitikkan pada tata kelola pemerintahan, pengawasan maupun insfratruktur dan juga pengaturan minuman beralkohol termasuk perlindungan disabilitas maupun pengembangan sistim digital dan teknologi informa yang juga kebijakan strategis jangka panjang yaitu, pembahasan APBD baik perlindungan petani, sistim kesehatan daerah, pendidikan dan pengelolaan lingkungan hidup, terangnya.
Harapan Gatut Sunu dalam momentum penting itu menjadi tantangan pemerintah daerah dalam pembangunan secara berkelanjutan, LKPJ akan menjadi cermin kinerja nyata bagi pemerintah daerah kabupaten Tulungagung dan juga sebagai bentuk transfaransi sekaligus akuntabilitas kepala daerah kepada legislatif.
Demi meringankan beban masyarakat pemerintah juga menerapkan berbagai kebijakan strategis pembebasan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemberian stimulus pajak PBB, penyelenggaraan bazar UMKM dan pihaknya juga tetap terbuka terhadap masukan dan rekomendasi dari DPRD sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kinerja pemerintah, katanya menegaskan.
Usai Rapat Paripurna dipimpin oleh ketua DPRD Tulungagung, Marsono,S.Sos dihadiri Bupati Tulungagung, H Gatut Sunu Wibowo, S.E,M.E dan Wakil, Ahmad Baharudin,S.M,M.M, anggota DPRD, Sekda, Asisten, Staf ahli, Kepala OPD dan Camat serta undangan, karena suasana Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriyah acara dilanjutkan halal bihalal (nan)
