<\/p>\n\n\n\n
Sidoarjo – DPRD Sidoarjo menggelar rapat paripurna tentang pencabutan Perda Nomor 4 tahun 2012, pencabutan Perda disepakati dalam rapat paripurna DPRD Sidoarjo, Kamis, 21 Mei 2026.<\/p>\n\n\n\n
DPRD Sidoarjo mencabut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), seiring peralihan kebijakan nasional menuju Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).<\/p>\n\n\n\n
Seluruh fraksi menyetujui Raperda pencabutan aturan IMB yang selama ini menjadi dasar pengurusan izin bangunan di daerah.<\/p>\n\n\n\n
Hal utamanya adalah penyesuaian sistem layanan perizinan bangunan dari model lama berbasis IMB ke skema digital berbasis Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).<\/p>\n\n\n\n
Dengan sistem baru, proses pengajuan izin bangunan dilakukan secara digital.<\/p>\n\n\n\n
Tujuannya agar pelayanan lebih terintegrasi, transparan, dan memiliki kepastian hukum.<\/p>\n\n\n\n
Juru bicara Fraksi PPP-PKS Komisi C, Vike Widya Asroni, menilai penyesuaian regulasi daerah perlu segera dilakukan agar tidak bertentangan dengan kebijakan nasional.<\/p>\n\n\n\n
“Dasar hukum terkait IMB sudah berubah secara nasional, sehingga daerah perlu segera menyesuaikan regulasi agar ada kepastian hukum bagi masyarakat”, jelasnya.<\/p>\n\n\n\n
Perubahan aturan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.<\/p>\n\n\n\n
Sosialisasi dinilai harus diperluas agar masyarakat tidak bingung dengan mekanisme baru pengurusan izin bangunan. Pelayanan PBG juga diminta benar-benar mudah diakses, ujarnya.<\/p>\n\n\n\n
“Kami menyatakan menerima dan menyetujui Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo”, tegasnya diakhir penjelasan pandangan fraksi.<\/p>\n\n\n\n
Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana mengapresiasi perubahan itu sejalan dengan kebijakan baru pemerintah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDalam PP Nomor 16 Tahun 2021, istilah IMB telah diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG,\u201d ujarnya.<\/p>\n\n\n\n
Perubahan dari IMB ke PBG bukan hanya pembaruan regulasi, tetapi juga ujian adaptasi pelayanan publik berbasis digital di Sidoarjo, pungkasnya.(lif\/*)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Sidoarjo – DPRD Sidoarjo menggelar rapat paripurna tentang pencabutan Perda Nomor 4 tahun 2012, pencabutan Perda disepakati dalam rapat paripurna<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":4086,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1,14],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/jatimobserver.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4085"}],"collection":[{"href":"https:\/\/jatimobserver.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/jatimobserver.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jatimobserver.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jatimobserver.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4085"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/jatimobserver.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4085\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4087,"href":"https:\/\/jatimobserver.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4085\/revisions\/4087"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jatimobserver.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/4086"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/jatimobserver.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4085"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/jatimobserver.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=4085"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/jatimobserver.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=4085"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}